logoblog

Cari

Konsulidasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Antar Satker Itu Penting

Konsulidasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Antar Satker Itu Penting

Mataram (Rengganis),_Banyaknya penyebab timbulnya permasalahan pada penyerapan anggaran dalam tahun berjalan khususnya di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sosial & Keagamaan

KM. RENGGANIS
Oleh KM. RENGGANIS
11 November, 2016 18:16:34
Sosial & Keagamaan
Komentar: 0
Dibaca: 8861 Kali

Mataram (Rengganis),_Banyaknya penyebab timbulnya permasalahan pada penyerapan anggaran dalam tahun berjalan khususnya di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk pada Satker menjadikan konsulidasi dan evaluasi pelaksanaan anggaran antar Satker menjadi sangat penting untuk dilaksanakan.

Hal tersebut diatas adalah paparan Kabag Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi NTB H. Sirojudin dalam penyampaian materinya sebagai nara sumber yang berjudul Konsulidasi Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Antar Satker pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/2016 M lingkup Kanwil Kemenag Provinsi NTB didepan 33 peserta evaluasi yang terdiri dari Kepala Kemenag dan Kepala Seksi pada Kemenag Kabupaten/Kota ditambah dengan Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi NTB.

Timbulnya permasalahan pada penyerapan anggaran lanjut H. Sirojudin bahwa antara lain disebabkan oleh kemampuan SDM pengelola keuangan yang masih kurang memadai, selain itu juga disebabkan oleh belum dibuatnya rencana dan program penggunaan anggaran dalam satu tahun, termasuk dalam membelanjakan anggaran sering terjebak pada nominal yang sudah ditetapkan dalam DIVA, yang kita tahu bahwa harga dalam DIVA adalah merupakan harga tertinggi, tambahnya, dan masih banyak lagi permasalahan yang menyebabkan penyerapan anggaran masih rendah.

Sirojudin mengharapkan melalui evaluasi ini dapat memanfaatkan waktu yang tinggal beberapa hari akan berahirnya tahun anggaran ini dengan baik terutama dalam penyerapan anggaran, Belanjakan anggaran yang ada di DIPA masing-masing tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, jangan sampai minus ungkap H. Sirojudin.

 

Baca Juga :


Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan ungkap H. Sirojudin mengahiri paparan materinya yang dilanjutkan dengan Tanya jawab terkait permasalahan-permasalahan yang timbul. LA () -01



 

Artikel Terkait

0 KOMENTAR

Belum ada komentar.
Berikan Komentar Bermanfaat Meski Satu Kalimat
 
 

TULIS KOMENTAR

Silahkan Login terlebih dahulu untuk mengisi komentar.
 
Copyright © 2008-2019 | kampung-media.com. All rights reserved.
 
Tutup Iklan